Kontak Kami

Faqih Nabhan
BMT RAMA Salatiga,
Centre Of Islamic Banking and Economic Development (CIBED)

203605
Kunjungan hari ini : 577

Beranda » perbankan syariah » OJK dan Perbankan



OJK dan Perbankan
Diposting oleh : Faqih Nabhan pada Senin, 07 Januari 2013 - Dibaca: 3705 kali

PERAN BANK INDONESIA PASCA TERBENTUKNYA OTORITAS JASA KEUANGAN

Oleh: Faqih Nabhan


Pendahuluan

        Secara umum kebijakan ekonomi sebuah negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mengatur penerimaan, pengeluaran, kekayaan, hutang dan piutang negara. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian keuangan. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mengatur uang beredar, nilai tukar, inflasi dan deflasi. Kebijakan  moneter dilakukan oleh bank sentral salah satunya dengan menentukan tingkat suku bunga acuan (BI rate) dan penentuan giro wajib minimum.

         Berdasarkan pasal 8 UU no.3 tahun 2004, Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam rangka memelihara kestabilan rupiah memiliki tiga tugas yaitu menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengatur dan mengawasi perbankan. Pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka tugas mengatur dan mengawasi bank akan diserahkan kepada OJK.


Pengawasan Perbankan

           Perbankan perlu diawasi dalam rangka untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat. Ciri-ciri sistem perbankan yang sehat adalah pertama; sanggup menjaga kepentingan masyarakat. Hal ini penting mengingat besarnya dana masyarakat yang terakumulasi pada perbankan, sehingga gagalnya perbankan akan berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas. Kedua, perbankan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian moneter. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan dituntut mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Perbankan berperan menyalurkan dana masyarakat dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Laju inflasi dan daya beli masyarakat juga perlu dikendalikan, sehingga tidak membebani masyarakat. Ketiga, perbankan mampu mengembangkan usahanya secara efisien dan wajar. Tingginya tingkat persaingan dapat menyebabkan inovasi yang tidak wajar dan memunculkan kegiatan perbankan yang berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu perbankan perlu di atur dan diawasi agar dapat tercapai praktik perbankan yang baik.

         Sebelum terbentuk Otoritas Jasa Keuangan, perbankan diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Sedangkan lembaga keuangan lainnya seperti Pasar modal, lembaga pensiun, pegadaian dan pembiayaan diatur dan diawasi oleh BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan). Masing-masing lembaga fokus pada lembaga keuangan yang di awasi. Akan tetapi hal ini mengandung kelemahan, karena praktik lembaga keuangan sekarang sudah semakin komplek. Teknologi informasi dan inovasi keuangan menghasilkan sistem keuangan yang semakin rumit, dinamis dan saling terintegrasi antar lembaga keuangan.  Demikian pula dari aspek kepemilikan, konglomerasi pada lembaga keuangan menyebabkan keterkaitan antar pemilik dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan khusus pada lembaga keuangan.

        Terbentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berawal dari keinginan untuk melindungi masyarakat dan efisiensi lembaga keuangan. Krisis ekonomi 1997/1998, yang mengakibatkan rontoknya beberapa bank, menunjukkan pengawasan perbankan tidak mampu mendeteksi secara dini potensi akan terjadinya krisis. Meskipun krisis saat itu dapat disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal.

        Kasus bank Century tahun 2008, yang menyebabkan kisruh politik dan hukum sampai saat ini. Keterkaitan PT Antaboga Delta Sekuritas, PT Century Mega Investindo dan PT Bank Century yang tidak terpantau Bapepam-LK dab Bank Indonesia. Hal ini menggambarkan tidak adanya tukar-menukar informasi dan koordinasi yang baik diantara lembaga pengatur dan pengawas ini (BI dan Bapepam-LK).



Landasan Hukum OJK

         Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan  UU nomor 21 tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Bab I pasal 1, OJK adalah lembaga independen yang bertugas pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Pada Bab III pasal 5, disebutkan bahwa lembaga ini menyelenggarakan sistem pengaturan dan penngawasan yang terintegrasi pada seluruh sektor jasa keuangan. Termasuk dalam sektor jasa keuangan adalah perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya (Bab III pasal 6). Otoritas Jasa Keuangan fokus pada pengaturan mikro prudensial, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha dan penilaian kesehatan.

        Berdasarkan UU no. 12 tahun 2011 tentang OJK, fungsi otoritas jasa keuangan adalah, pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian, pembukaan kantor, kepengurusan, merger, akuisisi dan pencautan izin usaha bank. Kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aktiva produktif, sistem informasi debitur (SID), pengujian kredit dan standar akuntansi bank.Ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Dalam hal ini meliputi aspek manajemen resiko (risk management), tatakelola bank yang baik (good corporate governance), prinsip-prinsip mengenal nasabah, anti money loundry dan pencegahan pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang negara.


Tugas Bank Indonesia

        Pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas moneter dan mengatur sistem pembayaran. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas menjaga stabilitas moneter dan menjaga sistem pembayaran, maka Bank Indonesia sebagai bank sentral bukan hanya mengawasi bank, tetapi juga dapat mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Hal ini yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh Bank Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meyakinkan ada atau tidaknya resiko terganggunya stabilitas sistem keuangan.

         Sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga berperan sebagai lender of the last resort. Dalam  hal ini apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membutuhkan pinjaman, maka Bank Indonesia bertugas memberikan bantuan pinjaman dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP). Akan tetapi setelah pengaturan dan pengawasan perbankan dilakukan oleh OJK maka yang mengetahui dan menguasai informasi kondisi perbankan adalah OJK. Selanjutnya OJK akan melaporkan pada BI tentang kondisi bank yang memerlukan bantuan. Tentu saja BI tidak dapat secara cepat memutuskan untuk memberikan FPJP, akan tetapi terlebih dahulu akan melakukan konfirmasi dan peninjauan ulang. Hal ini berpotensi kurang efektifnya peran BI sebagai lender of the last resort.

        Sebagai lembaga yang bertugas menjaga sistem pembayaran dan mengatur kebijakan moneter, maka Bank Indonesia menjaga kestabilan nilai rupiah. Salah satu intrumen yang dapat digunakan oleh BI adalah menentukan tingkat suku bunga acuan (BI Rate), giro wajib minimum, ketentuan devisa dan ketentuan kredit.

        Pelaksanaan pengaturan kebijakan moneter yang dijalankan oleh BI harusnya dapat bekerja secara efektif. BI rate hendaknya direspon secara langsung oleh kalangan perbankan, sehingga berpengaruh terhadap masyarakat khususnya sektor riil. Masalahnya adalah selama ini pergerakan BI rate tidak serta merta diikuti oleh pergerakan bunga simpanan dan bunga kredit. Ini terjadi pada saat BI masih berwenang untuk mengatur dan mengawasi perbankan. Hal yang perlu dipf.erhatikan adalah jangan sampai pada saat fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan pindah ke OJK, fungsi ini menjadi semakin tidak efektif.


Kesimpulan

        Beberapa  kesimpulan yang dapat di rumuskan adalah:

1.Pengawasan sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank dilaksanakan oleh lembaga  yang sama yaitu OJK. Hal ini diharapkan mampu mempermudah deteksi masalah yang bisa terjadi pada lintas sektor industri lembaga keuangan.

2. Mempermudah koordinasi, karena pengawasan pada lembaga keuangan yang memiliki anak perusahaan di sektor keuangan lain akan mudah untuk terkonsolidasi.

3. Perlu perhatian dalam mengefektifkan fungsi stabilitator moneter BI, pada saat BI bukan lagi sebagai regulator mikro prudensial.

4. Koordinasi OJK, BI, Lembaga Penjamin Simpanan serta Kementerian keuangan sangat penting dalam menyelesaikan masalah-masalah khusus.

5. Masa transisi perpindahan dari BI dan Bapepam-LK ke OJK adalah masa yang krusial, sehingga perlu perhatian khusus.

6. Akhirnya harapan masyarakat adalah semoga pasca terbentuk dan bekerjanya OJK sistem keuangan kita semakin mantab, tangguh menghadapi krisis internal dan eksternal, konsumen terlindungi, perekonomian bangsa semakin kuat dan rakyat sejahtera.

(Telah disajikan pada Seminar Nasional di STAIN Salatiga 14/12/2012)


287 Komentar :

hot christmas toys 2013
04 Oktober 2013 - 04:35:30 WIB

Jadi makin semangat cari info yang lain. Tengkyu.
best toys 2013
04 Oktober 2013 - 04:35:40 WIB

Salam sukses buat semua pengunjung situs ini
rumah minimalis
04 Oktober 2013 - 04:35:50 WIB

Kenapa saya gak kesini dari dulu ya. Nyesel deh.
ukiran kayu jepara
04 Oktober 2013 - 04:36:03 WIB

Makin bangga dengan perkembangan dunia online di Indonesia
rumah minimalis
04 Oktober 2013 - 04:36:13 WIB

Websitenya keren. Menambah inspirasi.
mainan edukatif
04 Oktober 2013 - 04:36:23 WIB

Bagus. Saya akan merekomendasikan ke teman-teman saya.
desain rumah minimalis
04 Oktober 2013 - 04:36:34 WIB

Bravo. Semoga website ini makin jaya.
ideas for christmas gifts
04 Oktober 2013 - 04:36:48 WIB

Dapat berita menarik hari ini. Lumayan nambah wawasan
best christmas gifts 2013
04 Oktober 2013 - 04:37:01 WIB

Makasih infonya. Semoga situsnya berkembang makin pesat.
hot christmas toys 2013
04 Oktober 2013 - 04:37:14 WIB

website keren. Gue suka yang satu ini.
<< First | < Prev | 1 | 2 | 3 | ... | 29 | Next > | Last >>

Isi Komentar :
Nama :
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Oktober, 2014
MSSR KJS
   1234
567891011
12131415161718
192021222324 25
262728293031 


>> Lihat Semua File..




Soal Ujian Praktik Bank Syariah STIE BPD
Mahasiswa STIE BPD Jatang yang mengambil matakuliah Brevet Bank Syariah pada semester ini, silahkan download soal pada ...

Soal Ujian Akuntansi Perbankan Syariah
Kepada mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah (PS) S1 STAIN Salatiga, yang mengambil matakuliah Akuntansi Perbankan ...

MATERI PRAKTIK BANK SYARIAH
Mahasiswa STIE BPD Semaranga yang mengambil mata kuliah praktik bank pada semester ini di kelas saya, silahkan download ...